Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut rata-rata pendanaan perguruan tinggi di Indonesia masih jauh dari negara-negara lain.
Kenyataannya bahwa Indonesia masih jauh sekali dibandingkan negara-negara lain dari sisi pendanaan perguruan tinggi kita,” kata Nadiem dalam Merdeka Belajar episode 21, Senin (27/6).
Ia memaparkan rata-rata pengeluaran pendanaan perguruan tinggi di Indonesia hanya US$2.000 per tahun. Angka itu menunjukkan posisi Indonesia berada di bawah India dan Malaysia yang masing-masing mencapai US$3.000 dan US$7.000 per tahun.
“Bayangkan India dengan populasi yang jauh lebih besar dari kita dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga lebih besar dari kita satu setengahnya per lulusan. Dan negara lain tentunya lebih jauh di atas kita,” katanya.
Lihat Juga :
Survei Indikator: 58,7 Persen Responden Tak Tahu Nadiem Makarim
Menurutnya, jika perguruan tinggi hanya bergantung pada pemerintah dan sektor publik, maka Indonesia tidak akan bisa setara dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, Nadiem mendorong perguruan tinggi agar bisa menggalang dana dari pihak swasta maupun alumni.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara sektor-sektor tersebut, Indonesia ini memiliki kesempatan mengejar ketertinggalan ini. Saat ini tambahan dana yang signifikan hanya bisa terjadi kalau ada kolaborasi dengan pihak swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nadiem mencontohkan beberapa universitas kelas dunia (world class university) seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard Business School, dan Nanyang Technology University yang telah menerapkan sistem pendanaan dari kerja sama pihak swasta dan alumni untuk mengembangkan pendidikannya.
Ia menekankan kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) agar tidak bergantung pada dana pemerintah dan uang kuliah tunggal (UKT).
“Kita harus memastikan entry point masuk universitas harus affordable, kita tidak bisa selalu menaikkan UKT,” ucap Nadiem.
Sebagai informasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)– satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan–telah mengelola dana abadi pendidikan sebesar Rp7 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan mengalokasikan bunganya untuk dana abadi pendidikan tinggi.
Berdasarkan data Kemendikbud, pada tahun 2022 total bunga LPDP mencapai Rp455 miliar. Sementara pada tahun 2023 mencapai Rp350 miliar dan pada tahun 2024 mencapai Rp500 miliar.
Nadiem mengatakan setiap PTNBH akan diberikan dana alokasi dasar sebesar Rp6 miliar untuk diinvestasikan. Adapun dana alokasi itu diberikan sekali untuk tiap-tiap PTNBH dan akan bergantung pada jumlah mahasiswa yang diterima pada institusi tersebut.
Ia pun mengungkapkan alasan pihaknya hanya memberikan dana alokasi dasar kepada PTNBH. Ia menilai bahwa PTNBH memiliki kapasitas untuk mengelola finansial secara mandiri.